Capres pilihan Luna Maya

Berebut Capres Pilihan Rakyat

Tak hanya masyarakat biasa, para artis pun ramai-ramai menentukan pilihan capres mereka pada pilpres mendatang.

Pemilihan Presiden 2009 mendatang terus memanas (emang air di masak), tak hanya para elit politik para orang penuh iseng pun mencoba memamerkan wajah jeleknya sebagai lahan promosi mereka dengan berharap ada yang memilih dan berbelas kasihan (he…he…he….). mungkin Anda berminat jadi Capres, silahkan daftar melalui link komentar blog ini.

PELECEHAN WANITA ATAS NAMA ‘CANTIK’

Seringkali tidak kita sadari, kontes kecantikan justru secara tidak langsung melecehkan kaum wanita dari satu sisi.

MISS UNIVERSE, selalu menominasikan wanita cantik dalam arti fisik dalam setiap eventnya. Itulah ajang taraf internasional yang telah menjadi ikon kecantikan para kaum hawa. Sungguh hampir sebagian besar kaum hawa ingin mengikuti kontes kecantkan itu, tak terkecuali kaum hawa di pedesaan. Namun disisi lain Citra kecantikan yang terbentuk dari penyelenggaraan kontes-kontes kecantikan membuat kaum perempuan menderita (meski sering tanpa sadar) akibat terobsesi untuk mendapatkan penampilan yang cantik. Penyelenggaraan kontes kecantikan, baik dalam skala global maupun lokal, merupakan salah satu bentuk penciptaan standar kecantikan. Memang, salah satu dampak positif penyelenggaraan kontes kecantikan bisa menjadi sarana promosi bagi negara yang melakukan kegiatan itu. Demikian juga di Indonesia. Tetapi, yang harus diwaspadai adalah dampak negatif dari pelaksanaan sejenis ini. Memang tidak secara langsung, tetapi dirasakan para perempuan. Yang paling dirasakan adalah pemaknaan yang dilakukan kaum perempuan mengenai konsep cantik itu sendiri. Ditambah lagi dengan hadirnya tayangan kontes-kontes kecantikan sebagai ajang “penghargaan” tahunan yang disiarkan ke seluruh penjuru dunia, tak dapat dihindarkan lagi memunculkan dampak tertentu. Salah satu di antaranya adalah pembentukan makna kecantikan yang didasarkan pada karakter fisik para kontestan. Kontes-kontes kecantikan juga bersifat kontraproduktif terhadap usaha pemberdayaan perempuan. Mengapa? Pada dasarnya kontes kecantikan adalah ikon pelecehan perempuan. Sejak seleksi hingga nominasi finalis, parameter yang digunakan adalah dominan kecantikan badani (tinggi, langsing, berkulit halus, dan semua kriteria yang ditentukan secara patriakis). Jika disertai dengan pengukuran tingkat kecerdasan dan pengetahuan, itu hanyalah komplemen dan lips services yang didesain untuk meraih dukungan publik. Di sisi lain, kontestan juga harus memublikasikan tubuh “wilayah privasi” kepada publik. Bahkan, faktor inilah yang menjadi alasan kemenangan. Ini sangat kontradiktif dengan konsep pemuliaan perempuan. Semakin banyak menggunakan kecantikan fisik sebagai kekuatan, dia semakin terjebak dalam kesadaran palsu yang telah dikonstruksikan oleh industri kecantikan. Dia juga semakin jauh akan berperilaku menggairahkan demi kepuasan lelaki. Dampaknya, para perempuan jadi memandang rendah dirinya sendiri hanya karena kekurangan fisik yang dimiliki. Dia tidak bisa memandang dirinya dalam cara pandang yang positif. Banyaknya perempuan yang belum menyadari posisi mereka sebagai korban dari struktur adalah suatu hal yang patut mendapat perhatian khusus. Kurangnya pendidikan dan informasi menjadi penyebab banyak perempuan belum mencapai kesadaran sejati. Karena itu, pendidikan gender menjadi langkah awal untuk membebaskan kaum perempuan untuk dapat lebih kritis dalam menyikapi berbagai ketidakadilan maupun eksploitasi perempuan. Kecantikan tidak bisa diukur dengan standardisasi golongan tertentu yang menimbulkan eksploitasi bagi perempuan. Kecantikan itu bukan sesuatu yang eksklusif karena tidak bisa diukur hanya dengan sekali melihat. Juga harus diperhatikan perpaduan prinsip, kepribadian, dan perilaku seseorang untuk bisa dinilai cantik. Cantik merupakan multiple beauty. Tidak ada parameter khusus untuk menilai cantik dan tidaknya perempuan. Apakah kecantikan identik dengan body image? Itulah budaya pandangan sempit yang harus dilawan. Seharusnya kaum perempuan sadar akan pengetahuan yang didapat sebagai modal membentuk kepercayaan diri untuk maju. Mereka harus bisa menjadi diri mereka sendiri dan tidak terpengaruh akan model yang diekspos di media tertentu. Kontes kecantikan merupakan bentuk eksploitasi perempuan, dimana para peserta harus memeragakan konstruksi sosial kaum kapitalis yang sebenarnya merendahkan diri sendiri. Mereka harus mematuhi peraturan yang ditentukan yang tidak jelas relevansinya. Inilah yang disebut ‘pseudo consciousnes’, yakni kesadaran semu. Faktor ini menjadikan perempuan sulit menemukan jati diri. Hal itu disebabkan pembentukan self esteem (harga diri) yang bergantung pada feedback lingkungan sekitar yang tidak mendukung kesadaran kritis akan jati diri perempuan.

‘PEJABAT PEMAKAN DARAH’

Masyarakat diminta hati-hati terhadap Pejabat yang mempunyai kriteria seperti ini.

MUSIM caleg (calon legislatif) telah tiba. Hari-hari dan minggu-minggu dalam bulan Agustus-September ini, akan diramaikan oleh bursa para calon politisi yang mengincar kursi legislatif dalam Pemilu 2009 yang sudah mulai berjalan tahapannya. Baik kursi DPR (pusat), DPRD provinsi, maupun DPRD kota/kabupaten. Begitu juga DPD (Dewan Perwakilan Daerah) alias ‘senator’ yang telah pula ‘tebar pesona’ mencari dukungan sebanyak-banyaknya guna persyaratan pencalonan mereka. Seperti biasa, dalam irama lima tahunan, jelang pemilu seperti ini akan banyak orang bermuka manis kepada rakyat, kepada kita semua. Bagaimana tidak bermuka manis, para caleg tersebut sangat membutuhkan bahkan sangat bergantung nasibnya dari kita semua. Dan rakyat pun jadi tuan, tapi sayang, itu tak bertahan lama. Seperti biasa pula, setelah para caleg berhasil duduk di kursi parlemen, mereka banyak yang lupa pada ‘tuannya.’ Sebab, saat itu mereka telah berganti ‘tuan,’ apakah yang namanya kekuasaan, kepentingan, uang, jabatan, dan simbol-simbol lain yang memang memabukkan. Sebentar lagi para caleg dari parpol yang kini jumlahnya lebih banyak itu (34 parpol), akan resmi mendaftarkan diri ke KPU atau KPUD, untuk selajutnya mengikuti proses pemilihan umum yang, seperti biasa, bakal menguras energi dan perhatian segenap bangsa ini. Kini para caleg (atau tepatnya bacaleg) tersebut sedang ribut-ribut mencari nomor urut yang menguntungkan. Tak jarang mereka harus menyerang dan melakukan pembunuhan karakter terhadap kawan sendiri demi mendapatkan nomor jadi. Itu baru tahap penyusunan nomor urut yang sifatnya masih internal parpol. Belum kalau daftar nama-nama caleg tersebut sudah ditetapkan dan dilempar (dijual) ke publik. Maka, rebutan pengaruh pun makin keras. Aroma saling serang dan saling jegal begitu kuat. Tak jarang aib dan kelemahan-kelemahan pribadi orang diobral dan dibeber luas. Seperti biasa pula, kalau musim caleg telah tiba, bakal beredar janji-janji manis kepada rakyat atau kita semua yang terdengar begitu meninabobokan. Dan, sudah bisa ditebak, dunia pendidikan bakal jadi isu yang sangat laku karena dianggap bernilai jual tinggi. Begitulah, janji-janji tentang pendidikan gratis, berkualitas, fasilitas sangat ideal, lulusannya dijamin mendapat pekerjaan dan hidup sejahtera, para guru kesejahteraannya bakal ditingkatkan berlipat-lipat, anggaran pendidikan ditingkatkan setinggi-tingginya, akan kita dengar lagi di hari-hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan ini. Terutama saat kampanye nanti, dimana isu pendidikan begitu laris diangkat para caleg dan parpol. Kita yang sehari-hari berkecimpung di dunia pendidikan, akan selalu kritis terhadap hal-hal tersebut. Tentunya, tanpa harus bersikap antipati. Bukankah begitu?

Demokrasi

Kedaulatan Rakyat atau Kedaulatan Penguasa??

Selalu demokrasi mengatakan ingin mengantarkan rakyat ke altar bahagia. Syahdan jalan itu pun di tawarkan terbuka, rakyat sebagai permaisuri dan negara menetapkan diri sebagai raja. Bila suatu hari nanti rakyat bunting, konon akan lahir seorang putera mahkota degan kepribadian bhineka tunggal ika dan berakhlak Pancasila.
Mula-mula demokrasi terpimpin. Soekarno sebagai negara ingin ditetapkan menjadi raja seumur hidup. Ini sangat sulit diterima oleh rakyat karena ia tak hanya mempersunting 200 juta lebih rakyat Indonesia melainkan gemar meminang gadis dari negeri sakura. Rakyat dibuat cemburu dan atas propaganda militer, ia di ceraikan.
Dengan nama orde baru, rakyat kembali ditimang-timang sebagai permaisuri demokrasi pancasila. Rakyat bagai dibuai hipnotis dan selama 32 tahun tak sadar setelah di perkosa secara masal.
Bila kekerasan menyentuh lebih dari satu orang maka keadilan hidup akan mempertemukan mereka pada suatu masa yang tak disangka-sangka. Tepatnya di tahun 1998 luka seluruh rakyat tumpah ke jalan dengan nama reformasi. Ia menggugat kekeuasaan yang telah memperdayainya dan mengutuk orde baru yang selama ini tampil sebagai tahta suci.
Tak tanggung-tanggung gugatan mereka mengakibatkan soeharto lengser. Dari peristiwa ini ada yang menyebutkan bahwa Indonesia telah lahir kembali dan kedaulatan rakyat telah tertata. Namun keberadaan demokrasi saat ini dipertanyakan kembali oleh rakyat, karena seringkali dalam tataran pelaksanaan, demokrasi malah menjauhkan pemerintah dari rakyat. Saat rakyat berteriak kelaparan, para elite sedang tertidur pulas di hotel berbintang. Ketika rakyat menangis karena harga-harga makin melambung, para wakil rakyat masih enjoy dengan studi bandingnya ke luar negeri atau rame-rame beli laptop. Ironis memang di jaman ketika demokrasi di junjung tinggi.
Demokrasi sering di artikan sebuah kedaulatan di tangan rakyat yang sepenuhnya di jalankan oleh yang diberi kewenangannya oleh undang-undang yang tak lain dalam hal ini yaitu pemerintah (dalam arti luas). Dan secara teoiritis dalam demokrasi juga menjamin salah satunya kebebasan menyatakan pendapat. Dalam tataran praktis, meski tidak selalu konsisten., beberapa negara yang menganut system demokrasi (Indonesia termasuk didalamnya) juga telah menjalankan jaminan atas kebebasan menyatakan pendapat bagi rakyatnya. Salah satu buktinya adalah dibiarkannya masyarakat oleh pemerintah untuk melakukan demonstrasi yang sudah barang karena Indonesia negara “hukum” (pake tanda petik) tentunya demonstrasi itu harus memenuhi aturan-aturan yang telah di tetapkan pemerintah. Terutama merespon atau mengkritisi kebijakan pemerintah yang dipandang tidak sesuai dengan aspirasi atau bahkan merugikan rakyat. Namun seringkali pemerintah termasuk DPR sebagai representasi kedalatan rakyat sering tidak menggubris aspirasi itu. Lalu, apalah artinya kebebasan menyatakan pendapat (yang mencerminkan kehendak rakyat) jika tidak di respon/dituruti oleh pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat? Bukankah ini berarti bahwa silahkan saja rakyat berteriak, tetapi keputusan jalan terus, terserah penguasa, tanpa perlu lagi mendengar suara hati masyarakat?
Namun, semua itu sebetulnya bukan sesuatu hal yang aneh. Sebab, itulah fakta demokrasi sesungguhnya di hampir semua negara yang menerapkan system demokrasi, selalu ada kesenjangan antara kehendak rakyat dengan kehendak penguasa yang menjadi pemegang amanah rakyat. Dengan kata lain, secara faktual, demokrasi tidaklah mencerminkan kedaulatan rakyat. Demokrasi sering hanya berkomitmen pada ‘kedaulatan’ penguasa sendiri, atau pada kehendak segelitir orang dijajaran elite kekeuasaan, atau para kehendak para pemilik modal dengan mengatasnamakan rakyat, atau kehendak negara besar tempat para elite penguasa bersandar. Walhasil kedaulatan rakyat sebetulnya hanya ada dalam teori demokrasi, tidak dalam praktiknya. Pada akhirnya, demokrasi hanyalah sekedar ‘gincu’ idiom kedaulatan rakyat hanyalah untuk melanggengkan kekuasaan para penguasa yang bersekongkol dengan para pemilik modal. Dengan kata lain, istilah kedaulatan rakyat hanyalah cara untuk melangengan system kapitalisme.