Demokrasi

Kedaulatan Rakyat atau Kedaulatan Penguasa??

Selalu demokrasi mengatakan ingin mengantarkan rakyat ke altar bahagia. Syahdan jalan itu pun di tawarkan terbuka, rakyat sebagai permaisuri dan negara menetapkan diri sebagai raja. Bila suatu hari nanti rakyat bunting, konon akan lahir seorang putera mahkota degan kepribadian bhineka tunggal ika dan berakhlak Pancasila.
Mula-mula demokrasi terpimpin. Soekarno sebagai negara ingin ditetapkan menjadi raja seumur hidup. Ini sangat sulit diterima oleh rakyat karena ia tak hanya mempersunting 200 juta lebih rakyat Indonesia melainkan gemar meminang gadis dari negeri sakura. Rakyat dibuat cemburu dan atas propaganda militer, ia di ceraikan.
Dengan nama orde baru, rakyat kembali ditimang-timang sebagai permaisuri demokrasi pancasila. Rakyat bagai dibuai hipnotis dan selama 32 tahun tak sadar setelah di perkosa secara masal.
Bila kekerasan menyentuh lebih dari satu orang maka keadilan hidup akan mempertemukan mereka pada suatu masa yang tak disangka-sangka. Tepatnya di tahun 1998 luka seluruh rakyat tumpah ke jalan dengan nama reformasi. Ia menggugat kekeuasaan yang telah memperdayainya dan mengutuk orde baru yang selama ini tampil sebagai tahta suci.
Tak tanggung-tanggung gugatan mereka mengakibatkan soeharto lengser. Dari peristiwa ini ada yang menyebutkan bahwa Indonesia telah lahir kembali dan kedaulatan rakyat telah tertata. Namun keberadaan demokrasi saat ini dipertanyakan kembali oleh rakyat, karena seringkali dalam tataran pelaksanaan, demokrasi malah menjauhkan pemerintah dari rakyat. Saat rakyat berteriak kelaparan, para elite sedang tertidur pulas di hotel berbintang. Ketika rakyat menangis karena harga-harga makin melambung, para wakil rakyat masih enjoy dengan studi bandingnya ke luar negeri atau rame-rame beli laptop. Ironis memang di jaman ketika demokrasi di junjung tinggi.
Demokrasi sering di artikan sebuah kedaulatan di tangan rakyat yang sepenuhnya di jalankan oleh yang diberi kewenangannya oleh undang-undang yang tak lain dalam hal ini yaitu pemerintah (dalam arti luas). Dan secara teoiritis dalam demokrasi juga menjamin salah satunya kebebasan menyatakan pendapat. Dalam tataran praktis, meski tidak selalu konsisten., beberapa negara yang menganut system demokrasi (Indonesia termasuk didalamnya) juga telah menjalankan jaminan atas kebebasan menyatakan pendapat bagi rakyatnya. Salah satu buktinya adalah dibiarkannya masyarakat oleh pemerintah untuk melakukan demonstrasi yang sudah barang karena Indonesia negara “hukum” (pake tanda petik) tentunya demonstrasi itu harus memenuhi aturan-aturan yang telah di tetapkan pemerintah. Terutama merespon atau mengkritisi kebijakan pemerintah yang dipandang tidak sesuai dengan aspirasi atau bahkan merugikan rakyat. Namun seringkali pemerintah termasuk DPR sebagai representasi kedalatan rakyat sering tidak menggubris aspirasi itu. Lalu, apalah artinya kebebasan menyatakan pendapat (yang mencerminkan kehendak rakyat) jika tidak di respon/dituruti oleh pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat? Bukankah ini berarti bahwa silahkan saja rakyat berteriak, tetapi keputusan jalan terus, terserah penguasa, tanpa perlu lagi mendengar suara hati masyarakat?
Namun, semua itu sebetulnya bukan sesuatu hal yang aneh. Sebab, itulah fakta demokrasi sesungguhnya di hampir semua negara yang menerapkan system demokrasi, selalu ada kesenjangan antara kehendak rakyat dengan kehendak penguasa yang menjadi pemegang amanah rakyat. Dengan kata lain, secara faktual, demokrasi tidaklah mencerminkan kedaulatan rakyat. Demokrasi sering hanya berkomitmen pada ‘kedaulatan’ penguasa sendiri, atau pada kehendak segelitir orang dijajaran elite kekeuasaan, atau para kehendak para pemilik modal dengan mengatasnamakan rakyat, atau kehendak negara besar tempat para elite penguasa bersandar. Walhasil kedaulatan rakyat sebetulnya hanya ada dalam teori demokrasi, tidak dalam praktiknya. Pada akhirnya, demokrasi hanyalah sekedar ‘gincu’ idiom kedaulatan rakyat hanyalah untuk melanggengkan kekuasaan para penguasa yang bersekongkol dengan para pemilik modal. Dengan kata lain, istilah kedaulatan rakyat hanyalah cara untuk melangengan system kapitalisme.